Dengan tegas Hatta mengatakan bahwa kebijakan pemerintah
Thailand dengan membatalkan ekpor beras ke Indonesia tidak akan berpengaruh pada kondisi pangan Indonesia. Karena kebutuhan beras dalam negeri masih bisa dipenuhi dari produksi nasioal.
“Kita kan punya stabilisasi pangan. Kita ini memproduksi beras untuk kepentingan kita sendiri, jangan seakan-akan dengan Thailand memiliki policy seperti itu terus kita seakan-akan kita seperti ikut terpengaruh, ya tidak,” tegas Hatta, di Jakarta, Rabu (28/9/2011).
Ditambahkan Hatta, impor beras dari Thailand atau dari Negara lain, itu sifatnya hanya melengkapi saja. Bukan utama untuk memebuhi kebutuhan beras nasional.
“Beras dari Thailand itu sifatnya melengkapi saja,” ucap Hatta menerangkan.
Lebih lanjut Hatta mengingatkan juga bahwa Indonesia juga melakukan eskpor beras dengan kelas premium ke pasar luar
negeri. Dan itu tidak boleh dilupakan.
“Kita juga mengekspor beras jangan salah, beras premium tentu saja,” demikian ditegaskan Hatta.
Karenanya, menurut Hatta, bangsa ini juga harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Dan telah disepakati bersama untuk memenuhi kebutuhan beras sebanyak 10 juta ton pada 2014 mendatang.
“Jadi kita intinya adalah memenuhi stok dalam negeri kita, meningkatkan produksi target kita 10 juta ton pada 2014. kalau pun kita menambah itu untuk jaga-jaga. meningkatkan stok kita,” terang Hatta.
Sebagaimana diketahui, pemerintah Thailand membatalkan penjualan 300 ribu ton beras ke Indonesia, yang sebelumnya telah disepakati pemerintahan sebelumnya. Pembatalan akan menambah kontroversi seputar kebijakan beras pemerintah yang berkuasa di Thailand setelah pemilu pada 3 Juli lalu.
Badan Usaha Logistik Thailand meneken nota kesepahaman (terkait beras) pada pertengahan Agustus. Kesepakatan itu efektif
bila Menteri menandatangani kesepakatan. “Tapi saya tidak menandatangani," kata Menteri Perdagangan Thailand Na Ranong Kittirat di Bangkok, Selasa, 27 September 2011.
Menurut Kittirat, harga yang sudah disepakati dalam nota kesepahaman itu tidak sesuai dengan harga keinginan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan para petani lokal. “Jadi kesepakatan tersebut tidak bakal terjadi. Kami berharap Indonesia akan mengerti," ujarnya.
Posting Komentar