Menurut Dahlan, kontrak yang merugikan Telkom antara lain yang acap mengundang kritik dari sejumlah kalangan kalau Telkom Grup tak bisa berkembang. Tak bisa lebih besar lagi. Contoh lain, soal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memailitkan Telkomsel--anak usaha Telkom--atas permohonan PT Prima Jaya Informatika, distributor voucher isi ulang Kartu Prima.
Telkomsel dan Prima Jaya memulai kontrak kerja sama pada 1 Juni 2011 sampai batas waktu Juni 2013 dengan komitmen awal Telkomsel menyediakan voucher isi ulang bertema khusus olahraga. Namun kemitraan ini menimbulkan kasus, karena pada Juni 2012 Telkomsel memutuskan kontrak, karena menilai Prima Jaya tak memenuhi aturan yang dipersyaratkan atau wanprestasi.
Prima Jaya pun mengajukan permohonan pailit, karena menganggap sisa kontrak yang diputus itu bernilai Rp5,3 miliar sebagai utang Telkomsel. Atas putusan pailit itu, Dahlan mengaku, tak ingin ikut campur. Dia yakin Telkom bisa menyelesaikan.
"Saya sudah tahu. Dulu ketika sengketa itu belum berujung pada keputusan (pailit), mereka (direksi) ketemu saya. Saya bilang ini adalah urusan korporasi dan harus diselesaikan secara korporasi pula," tegas Dahlan.
Namun, Dahlan mengaku secara "diam-diam" berbicara dengan salah seorang direksi Telkom menanyakan detil masalah yang dihadapi dan alasan tak memperpanjang kontrak itu. "Direksi bilang kontrak itu memang membebani Telkom, jadi harus diputus. Ya, sudah dijalankan," ujarnya.
Dahlan menyarankan, direksi Telkom secepatnya menyelesaikan kasus ini secara hukum. "Telkom itu perusahaan besar punya ahli hukum, punya pengacara. Ketika direksi bilang firm, ya harus segera diselesaikan," terang Dahlan.(Ant/ICH) (Metrotvnews.com)
Posting Komentar